SLAWI, Tegal – Atmosfer demokrasi di Kabupaten Tegal kian menghangat menyongsong Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I Tahun 2027. Tepat pada Sabtu, 24 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar seremoni krusial berupa penandatanganan Pakta Integritas Anti Politik Uang.
Acara yang berlangsung di Aula Gedung Dadali, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ini, menjadi tonggak komitmen bersama untuk mewujudkan pesta demokrasi tingkat desa yang bersih. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, panitia pemilihan tingkat desa, serta ratusan bakal calon kepala desa yang akan bertarung di 117 desa.
Ilustrasi: Komitmen antikorupsi dalam tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tegal 2026. (Foto: Dok. Jurnalis/Ilustrasi)
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Dessy Arifanto, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremoni formalitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya mitigasi kerawanan konflik dan praktik politik transaksional yang kerap mencoreng marwah pemilihan desa.
“Kita ingin memastikan bahwa pemimpin yang lahir pada Pilkades 2027 nanti benar-benar murni pilihan rakyat tanpa intervensi ‘serangan fajar’. Pakta ini adalah janji moral sekaligus komitmen hukum yang harus dijaga oleh seluruh pihak,” ujar Dessy saat ditemui di sela-sela kegiatan.
Penyelenggaraan Pilkades tahun ini terasa berbeda karena mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pilkades. Regulasi ini menyesuaikan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi, menambahkan bahwa pengawasan pada fase pra-pencalonan sangat vital. Hingga 22 Oktober 2026, tercatat sebanyak 40 desa gelombang terakhir telah merampungkan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa.
“Saat ini kita memasuki masa kritis sebelum pendaftaran resmi dibuka pada November mendatang. Kami sudah memetakan potensi kerawanan di setiap kecamatan, terutama terkait penyalahgunaan wewenang dan politik uang yang sering kali dibungkus dengan alasan bantuan sosial,” kata Harpendi secara lugas.
Bawaslu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam “Strategi Anti Money Politic” yang bersifat hulu ke hilir. Masyarakat diharapkan berani melaporkan segala bentuk pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu melalui kanal pengaduan yang telah disediakan oleh masing-masing kecamatan.
Berdasarkan linimasa resmi dari Dispermades Kabupaten Tegal, pendaftaran bakal calon kepala desa akan resmi dibuka pada 12 hingga 20 November 2026. Penandatanganan pakta integritas hari ini sengaja dilakukan lebih awal guna memberikan peringatan keras bagi para kandidat sebelum mereka terjun ke lapangan.
Salah satu poin utama dalam pakta tersebut adalah kesediaan calon untuk didiskualifikasi jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politik uang. Selain itu, para calon juga berjanji untuk mengendalikan massa pendukung agar tidak melakukan intimidasi atau menyebarkan hoaks selama tahapan kampanye.
Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasetyo, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyatakan bahwa Polri siap mengawal ketat seluruh tahapan demi menjaga kondusivitas wilayah. Ia mengingatkan bahwa Pilkades adalah pesta rakyat yang harus dirayakan dengan sukacita, bukan dengan perpecahan atau kecurangan.
“Kami mengedepankan langkah preemtif dan preventif. Namun, jika ada pelanggaran hukum yang merusak ketertiban umum, kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Bayu dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi bagi para calon mengenai batas-batas sumbangan dana kampanye serta transparansi pelaporan aset. Mengingat masa jabatan 8 tahun yang cukup panjang, standar integritas bagi calon pemimpin desa menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi oleh panitia pemilihan.
Di akhir acara, seluruh bakal calon secara bergantian membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10 meter sebagai simbol komitmen “Tegal Bersih, Pilkades Berintegritas”. Harapannya, semangat yang dibangun di tingkat kabupaten ini dapat meresap hingga ke akar rumput di pelosok desa.
Pemerintah Kabupaten Tegal optimis bahwa Pilkades Serentak yang dijadwalkan pada 3 Februari 2027 mendatang akan berjalan lancar. Dengan berakhirnya penandatanganan ini, perhatian kini beralih pada tahap verifikasi administrasi bakal calon yang akan segera dilaksanakan bulan depan.
***
Sumber Utama: Pemerintah Kabupaten Tegal & Bawaslu Kabupaten Tegal
