Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal kini tengah membidik dugaan skandal besar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Laporan serius ini mencakup dugaan korupsi proyek revitalisasi belasan sekolah dan praktik monopoli dana perjalanan wisata siswa SMP di daerah tersebut.
Gelombang pelaporan ini dipicu oleh temuan Aliansi Masyarakat Tegal Bersatu (MTB) yang secara resmi mendatangi Kantor Kejari Slawi pada akhir Oktober 2026. Mereka menyerahkan bundel dokumen bukti atas tiga poin utama penyimpangan anggaran yang dinilai sangat sistematis dan rapi.
Ilustrasi: Aktivitas pelaporan dugaan korupsi sektor pendidikan di kantor penegak hukum Kabupaten Tegal.
Koordinator MTB, Ismet Gunawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa praktik lancung ini melibatkan jajaran petinggi dinas hingga pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pihaknya mencium adanya pengondisian proyek yang sudah diatur sebelum proses lelang atau pelaksanaan dimulai.
Sektor pertama yang disorot tajam adalah proyek revitalisasi SMP tahap pertama tahun anggaran 2026. Terdapat sedikitnya 14 sekolah menengah pertama di Kabupaten Tegal yang menerima kucuran dana pembangunan. Namun, pelaksanaannya diduga tidak melalui mekanisme yang transparan dan jujur.
Ismet mengungkapkan, pihak sekolah disinyalir mendapatkan arahan dari oknum di Dikbud Tegal untuk menunjuk pihak ketiga tertentu. “Proyek revitalisasi ini seharusnya swakelola, tapi faktanya diduga dipihakketigakan secara sepihak. Ini jelas menabrak aturan,” ujar Ismet di Slawi.
Selain proyek fisik, skandal yang memicu amarah orang tua siswa adalah dugaan monopoli perjalanan wisata atau study tour. Berdasarkan laporan tersebut, seluruh SMP di Kabupaten Tegal diarahkan hanya menggunakan satu biro perjalanan tertentu yang berinisial TJ atau Tijantour.
Dugaan ini semakin panas karena pemilik biro perjalanan tersebut ditengarai memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Tegal. MTB menilai penunjukan tunggal ini telah mencederai prinsip kompetensi usaha dan transparansi biaya yang dibebankan kepada siswa.
Data lapangan menunjukkan bahwa biaya perjalanan tersebut dipatok secara kaku tanpa memberikan ruang bagi komite sekolah untuk mencari opsi yang lebih ekonomis. Hal ini dianggap sebagai bentuk pemerasan terselubung terhadap wali murid di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Tak berhenti di situ, poin ketiga dalam laporan tersebut adalah pengondisian pengadaan buku sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS). Terdapat indikasi bahwa pihak sekolah ditekan untuk hanya membeli buku dari penyedia yang sudah “ditandai”.
Sekitar 10 persen dari total dana BOS diduga telah dikunci oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompok. “Sekolah tidak diberi ruang memilih penyedia buku yang berkualitas dan murah, semua harus melalui pintu yang sama,” tambah Ismet dalam keterangannya kepada pers.
Menanggapi laporan yang sangat mendetail tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menyatakan akan bertindak secara profesional. Melalui siaran pers resminya, Kejari Slawi mengonfirmasi telah menerima berkas laporan dan segera melakukan tahap penelaahan informasi.
Pihak kejaksaan menekankan bahwa mereka akan melakukan verifikasi data dan dokumen pendukung secara objektif dan proporsional. Langkah ini penting untuk memastikan apakah terdapat indikasi kuat kerugian keuangan negara sebelum menaikkan status kasus ke tahap penyidikan.
Aparat penegak hukum juga mengimbau seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku guna mengungkap fakta sebenarnya di balik tata kelola pendidikan di Kabupaten Tegal tersebut.
Informasi terkini mengenai perkembangan kasus ini dapat Anda pantau melalui laman berita daerah seperti TIMES Indonesia yang terus mengawal transparansi anggaran di Jawa Tengah. Publik menanti langkah berani kejaksaan dalam menuntaskan isu ini.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal belum memberikan pernyataan mendalam terkait tuduhan yang diarahkan kepada instansinya. Sejauh ini, pihak dinas menyatakan akan kooperatif jika dipanggil oleh pihak berwenang untuk memberikan keterangan.
Dugaan skandal ini menjadi ujian berat bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Para pegiat pendidikan berharap kasus ini tidak berakhir di laci meja birokrasi, mengingat dana yang diselewengkan adalah hak anak bangsa untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak.
Masyarakat Tegal Bersatu bahkan mengancam akan menggelar aksi massa besar-besaran jika dalam beberapa pekan ke depan tidak ada progres nyata dari Kejari. Kepercayaan publik terhadap integritas pendidikan di Tegal kini berada di titik nadir dan memerlukan pembersihan total.
Kita berharap keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan sampai anggaran sekolah yang seharusnya menjadi pondasi masa depan generasi muda, justru berakhir di kantong-kantong pribadi para pemburu rente proyek birokrasi yang tak bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh instansi daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana hibah maupun bantuan sosial. Transparansi bukan lagi sekadar jargon, melainkan kewajiban mutlak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, tim jaksa fungsional di Kejari Tegal masih terus memilah dokumen-dokumen fisik proyek 2026 yang disita sebagai bahan awal investigasi. Perkembangan lebih lanjut terkait nama-nama tersangka potensial diperkirakan akan segera muncul ke publik.
Anda dapat mengakses portal PanturaNews untuk pembaruan berita lapangan secara langsung. Keberanian warga dalam melaporkan ketidakberesan adalah langkah awal menuju pemerintahan Kabupaten Tegal yang lebih bersih, transparan, dan berwibawa di mata nasional.
***
Sumber Utama: PanturaNews, TIMES Indonesia, Berita Merdeka
