Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkap data mengejutkan terkait angka kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Sebanyak 85 santri dilaporkan menjadi korban dari 22 kasus kekerasan yang terjadi hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah. Pernyataan tersebut muncul dalam acara Sarasehan Santri di Pendapa Pemerintah Kota Tegal, Rabu, 21 Oktober 2026.
Angka ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Tegal. Uswatun menegaskan bahwa tren kekerasan di pondok pesantren cenderung meningkat sejak tahun 2021 hingga Agustus 2026, sehingga diperlukan langkah preventif yang lebih sistematis.
Ilustrasi: Upaya perlindungan santri di lingkungan pendidikan agama terus diperkuat menyusul temuan puluhan kasus kekerasan di Jawa Tengah.
Kekerasan yang terjadi tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik atau perundungan biasa. Data menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa antara pendidik atau pengasuh terhadap anak didik yang seharusnya mereka lindungi.
Situasi di daerah Tegal sendiri kian memanas setelah munculnya kasus pencabulan terhadap balita di Desa Dukuhwaru baru-baru ini. Meski kejadian tersebut melibatkan warga lokal, dampaknya mempertebal kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan anak-anak di ruang publik dan institusi pendidikan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin sekadar menjadi pemadam kebakaran yang merespons setelah jatuh korban. Uswatun mengusulkan pembentukan Forum Santri sebagai saluran pengaduan yang aman bagi para peserta didik di lingkungan pesantren.
Selama ini, banyak korban enggan melapor karena adanya tekanan psikologis maupun ancaman kehilangan “berkah” dari tokoh agama. “Santri perlu diberi ruang aman untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan segala bentuk tindakan yang tidak semestinya,” ujar Uswatun dalam paparannya.
Pemerintah juga mendorong setiap lembaga pendidikan agama untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan kekerasan yang jelas. Hal ini mencakup pengawasan ketat, termasuk pemasangan kamera pemantau (CCTV) di titik-titik rawan namun tetap menjaga privasi santri.
Selain kebijakan teknis, aspek pemulihan korban menjadi prioritas utama. DP3AP2KB bekerja sama dengan instansi terkait memastikan pendampingan psikologis bagi korban agar mereka dapat pulih dari trauma mendalam yang dialami.
Gubernur Jawa Tengah dalam momentum Hari Santri Nasional 2026 di Tegal juga memberikan komitmen nyata melalui program “Pesantren Obah”. Program ini mencakup enam kado strategis bagi santri, termasuk penguatan perlindungan bagi santriwati agar terhindar dari kekerasan seksual.
Masyarakat diharapkan juga berperan aktif dalam pengawasan. Anda bisa mengakses informasi lebih lanjut atau melaporkan indikasi kekerasan melalui portal resmi DP3AKB Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat penanganan kasus di lapangan.
Tantangan terbesar saat ini adalah memutus rantai impunitas bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Seringkali, kasus-kasus sensitif seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan yang justru merugikan masa depan korban dan menyuburkan bibit pelaku baru.
Pihak kepolisian di wilayah Tegal dan sekitarnya juga telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak tanpa memandang latar belakangnya. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan bisa memberikan efek jera secara luas di masyarakat.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat, kita berharap lingkungan pendidikan agama kembali menjadi tempat yang paling aman bagi tunas bangsa untuk menimba ilmu dan karakter tanpa rasa takut.
Langkah preventif yang diambil hari ini akan menentukan kualitas generasi masa depan Jawa Tengah. Edukasi seksualitas yang sehat dan pengenalan batas-batas fisik sejak dini kepada santri dianggap sebagai kunci utama dalam mencegah eksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab.
Kekerasan terhadap anak adalah luka bagi kemanusiaan kita. Oleh karena itu, transparansi data dan kesigapan institusi dalam merespons laporan adalah langkah awal yang sangat krusial untuk memperbaiki citra pendidikan di daerah.
Mari kita bersama-sama mengawal setiap proses hukum dan kebijakan yang ada agar kejadian serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditunda lagi demi keadilan bagi para korban.
***
Sumber Utama: DP3AKB Jawa Tengah / RRI / Halo Semarang
