Pemerintah Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, secara resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap akhir untuk tahun anggaran 2026 pada Sabtu (24/10/2026). Penyaluran ini merupakan komitmen terakhir desa dalam menjaga jaring pengaman sosial tahun ini.
Pelaksanaan distribusi bantuan yang dipusatkan di Balai Desa Slawi Kulon tersebut dihadiri oleh puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prosesi ini menjadi sorotan utama mengingat adanya dinamika besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2026 ini.
Kepala Desa Slawi Kulon, Hesti Puryanti, menyatakan bahwa penyaluran tahap ini adalah bagian dari realisasi Peraturan Kepala Desa Nomor 141/9/II/2026. Aturan tersebut mengatur penetapan KPM yang telah melalui proses verifikasi ketat agar tepat sasaran bagi warga miskin ekstrem.
“Kami memastikan setiap rupiah sampai ke tangan yang berhak. Meskipun anggaran Dana Desa tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan secara nasional, prioritas untuk perlindungan sosial tetap menjadi mandat utama yang kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Hesti Puryanti.
Ilustrasi: Penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat di Balai Desa Slawi Kulon, Kabupaten Tegal.
Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk tahap akhir ini, penyaluran mencakup periode Oktober hingga Desember, sehingga para penerima membawa pulang dana total sebesar Rp900.000 yang dialokasikan guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian.
Sebagai informasi tambahan yang relevan, Kabupaten Tegal pada tahun 2026 ini memang menghadapi tantangan fiskal desa yang unik. Berdasarkan kebijakan pusat, terdapat pergeseran alokasi Dana Desa yang cukup besar untuk mendukung program prioritas nasional baru di tingkat akar rumput.
Mengacu pada data dari JDIH Kabupaten Tegal, pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini mengalihkan sebagian besar porsi Dana Desa untuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kebijakan tersebut menyebabkan alokasi dana reguler untuk pembangunan fisik di banyak desa menyusut hingga 65 persen. Namun, bagi Pemerintah Desa Slawi Kulon, pos anggaran untuk bantuan langsung tunai tetap dipertahankan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat ekonomi lemah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, dalam evaluasi keuangan desa beberapa waktu lalu, mengingatkan para Kepala Desa agar tidak khawatir. Menurutnya, pemangkasan anggaran fisik adalah langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi tersebut.
“Para Kades diminta tetap tertib administrasi dan tidak takut mengelola anggaran. Fokus kita tahun ini adalah memastikan bantuan sosial tetap cair tepat waktu, sementara infrastruktur bisa dikolaborasikan melalui dana padat karya,” ungkap Amir dalam forum di Gedung PMI Slawi.
Pantauan di lapangan menunjukkan warga Slawi Kulon mulai mendatangi balai desa sejak pukul 08.00 WIB. Dengan membawa undangan resmi serta kartu identitas, mereka mengantre dengan tertib mengikuti protokol pelayanan publik yang sudah disiapkan oleh perangkat desa setempat.
Salah satu penerima manfaat, seorang warga lanjut usia dari RW 03, mengaku sangat terbantu dengan cairnya dana ini sebelum akhir tahun. Ia menyebutkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan dapur lainnya yang harganya cenderung fluktuatif di pasar.
Transparansi menjadi poin kunci dalam penyaluran hari ini. Pemerintah Desa Slawi Kulon secara terbuka memajang daftar penerima manfaat di papan pengumuman desa. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya seperti PKH atau BPNT.
Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal terus melakukan monitoring secara berkala. Kepala Dispermades, Teguh Mulyadi, menekankan bahwa realisasi BLT Dana Desa di seluruh Tegal ditargetkan mencapai 100 persen sebelum tutup buku Desember.
Penyaluran hari ini berjalan lancar tanpa adanya pungutan biaya apa pun. Tim pendamping desa turut hadir untuk memastikan proses input data ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berjalan secara real-time demi akuntabilitas laporan pertanggungjawaban di tingkat kabupaten.
Anda dapat memantau perkembangan terkini mengenai regulasi desa dan berita daerah lainnya melalui laman resmi Radar Tegal. Portal tersebut menyajikan informasi mendalam terkait kebijakan ekonomi daerah yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Dengan tuntasnya penyaluran tahap akhir di Desa Slawi Kulon ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah transisi ekonomi desa tahun 2026. Pemerintah desa kini mulai bersiap menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk menyongsong anggaran tahun 2027 mendatang.
Semangat gotong royong dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi modal utama bagi Desa Slawi Kulon dalam menghadapi dinamika anggaran yang dinamis. Penyaluran hari ini membuktikan bahwa pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan prima meski di tengah perubahan kebijakan nasional.
***
Sumber Utama: JDIH Kabupaten Tegal dan Radar Tegal
